Tutorial PHP, MySQL, Javascript, SEO dan lainnya

Undang-Undang HAKI. Banyak orang (terutama dunia pendidikan) beranggapan bahwa permasalahan yang dihadapi, yang berhubungan dengan HAKI hanyalah produk Microsoft yang digunakannya saja. Hal ini disebabkan karena pihak Microsoftlah yang belakangan ini gencar melakukan sosialisasi masalah HAKI.

Mereka lupa atau sengaja melupakan dengan kenyataan bahwa banyak program non-Microsoft yang telah terbiasa digunakan selama ini, misal Adobe Macromedia, AutoCAD, Photoshop, SPSS, ArcInfo, MapInfo, MathLab, Corel Draw, Delphi for Windows, dan sebagainya. Tawaran harga murah, untuk produk Microsoft, bagi lembaga pendidikan belumlah memecahkan masalah.

Lembaga pendidikan perlu melihat lebih luas lagi permasalahan lisensi ini. Dalam prakteknya, lembaga pendidikan secara tidak langsung mengajarkan anak didik untuk menggunakan software-software bajakan (ilegal), yang tentu saja bukan karena disengaja, tapi karena besarnya nilai lisensi yang harus dikeluarkan masing-masing siswa untuk menggunakan yang asli/legal, sementara kegunaan software tersebut sangatlah diperlukan untuk membantu dalam proses belajar mengajar.

Pemerintah sendiri, khususnya Dinas Pendidikan, seharusnya tidak mewajibkan dunia pendidikan untuk menggunakan sistem operasi maupun software tertentu, sehingga tidak membebani sekolah (dalam hal ini guru dan siswa) yang sudah tentu saja sebagian besar akan berpikir dua kali untuk menggunakan software berlisensi tersebut. Hanya untuk OS saja sudah harus mengeluarkan puluhan-ratusan Dollar, bagaimana dengan software lainnya?

Biarkan dunia pendidikan untuk memilih dan menentukan apa yang baik dan bisa digunakan, walaupun perubahaan ini akan menyebabkan efek yang signifikan karena sudah "terbiasa" dengan OS dan software saat ini. Tapi setidaknya, keberanian untuk memilih, bukan karena kewajiban yang harus, hanya karena dengan keyakinan bahwa mereka merasa bisa dan mampu.

Jika memang rencana untuk me-"murah"-kan harga lisensi Microsoft, seharusnya juga untuk software-software berlisensi yang bekerja di OS tersebut, ikut juga diupayakan untuk di-"murah"-kan. Kalau seandainya tidak bisa di-"murah"-kan, dunia pendidikan sudah saatnya untuk bisa memilih dan beralih menggunakan sistem operasi dan software lainnya, yang berlisensi open source / Free / gratis, atau paling tidak, ke software berlisensi yang terjangkau oleh sekolah, khususnya anak didik.

Kalau penekanan "wajib" mengenai ini tetap ada, Undang-undang HAKI tidak akan berjalan dengan baik, dan pembajakan akan tetap subur di bumi Indonesia ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image